The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia
The Basic Principles Of reformasi intelijen indonesia
Blog Article
produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.
Air Defense Artillery (ARH; Indonesian: Artileri Pertahanan Udara) are definitely the anti-aircraft defense units of the army. Its most important functionality to defend other ground models from an air assault and assist to guard installations from destruction. They are Geared up with both anti-air protection guns and quick selection air protection missile methods, possibly MANPADs or car-mounted methods.
Era pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.
As said higher than, Suharto’s rule, which fell due to various pressures,[28] still left one challenge for The brand new federal government; army structures that were however loyal to Suharto. ZA Maulani, who was the head of BAKIN beneath President Habibie, within an job interview within the media expressed Soeharto’s disappointment Using the civilian elite who ‘betrayed’ him by quoting Suharto’s statement, “I've nurtured and promoted them due to the fact the start of their vocation but when I really needed their guidance, they turned down me.
Di negara-negara demokratis, alasan utama penempatan pengaturan fungsi-fungsi intelijen di bawah legislasi setingkat undang-undang tersendiri adalah untuk memberikan parameter yang jelas pada mandat, tugas dan wewenang serta kerangka kerja yang lawful dan akuntabel. Mengingat ciri utama negara demokrasi adalah ketundukan pada hukum, maka satu-satunya cara memperoleh legitimasi publik adalah dengan mendasarkan seluruh sistem operasi intelijen pada kerangka hukum tertentu dan dapat diawasi oleh wakil rakyat di parlemen.
Praktek-praktek ini sering terjadi di masa lalu, bahkan masih ada di period reformasi saat kematian aktivis HAM Munir dikaitkan dengan aparat intelijen BIN. Oleh karena itu […]
Along with the LPNKs, other institutions are formed by Legislation and Presidential Restrictions as independent bodies. Theoretically, the distinction between these unbiased bodies and LPNK is The actual fact that they're coordinated beneath a selected ministry and directly report to the President, Whilst this might not always be the situation in follow. These types of overall body could be set up with the promulgation of a selected regulation (e.g., the National Narcotic Agency was formed by virtue of Presidential Decree No. 116 of 1999 on National Narcotic Company as amended by Presidential Decree No. 17 of 2002) or formed as part of Law to assistance the underlying coverage (e.
You can find point out courtroom of to start with occasion in Each and every district and municipalities that deals with civil and felony circumstances involving Indonesian or international citizens. Industrial Relations Dispute Court docket
You happen to be answerable for choosing irrespective of whether your use on the merchandise During this selection is legal. You will also be to blame for securing any permissions required to utilize the things. You'll need penned permission within the copyright owners of resources not in the public domain for distribution, reproduction, or other use of safeguarded goods further than that permitted by good use or other statutory exemptions. Some content material might be shielded underneath Intercontinental regulation. You might also require authorization from holders of other rights, which include publicity and/or privateness rights.
Dengan justifikasi melawan paham komunisme yang mengancam kedaulatan ideologi negara, keamanan dan ketahanan nasional, Presiden Soeharto melucuti agen-agen Badan Pusat Intilijen di bawah kendali militer dengan membentuk Badan Kooordinasi Intelijen (BAKIN) pada 22 Mei 1967 yang langsung berada di bawah kendalinya dan berfungsi mengendalikan simpul-simpul intelijen pada divisi militer dan institusi sipil.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Pendahuluan Sejak berakhirnya Perang Dingin, di mana ancaman non-tradisional lebih mengemuka ketimbang ancaman militer/tradisional, informasi intelijen menjadi lebih penting ketimbang persenjataan. Penting dipahami bahwa informasi intelijen adalah hasil antara. Hasil akhirnya adalah kebijakan. Suatu kebijakan akan semakin baik dan tepat, apabila mendapatkan masukan informasi intelijen yang baik pula-cepat dan tepat (velox et exactus). Informasi intelijen dapat dikatakan baik dan maksimal apabila proses penggalian informasinya berlangsung secara apik dengan informasi yang amat berharga, diolah kembali oleh analis intelijen yang amat ahli dan berpengalaman, diubah menjadi rekomendasi kebijakan yang amat singkat dan akurat, kemudian dijalankan oleh pengambil kebijakan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Pengguna ataupengambil keputusan membutuhkan kualitas analisis intelijen yang baik, agar ia dapat membuat keputusan yang tepat, mempersiapkan kapabilitas dan sumberdaya nasional untuk menghadapi ancaman-ancaman tradisional dan non-tradisional.
Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.
Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor intelijen indonesia 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.